Search This Blog

Kekuatan Parlok Mulai Melemah !!!

Partai-partai politik di Indonesia dapat diidentifikasi melalui ideologi yang menjadi modus eksistensinya. Ada dua ideologi yang secara umum selalu dipakai yaitu: Nasionalisme dan Daerah. Melalui ideologi itu, partai-partai politik mendasarkan garis perjuangannya.
Share it:
Jihar News, Kekuatan Parlok Mulai Melemah !!!
Ist
Partai-partai politik di Indonesia dapat diidentifikasi melalui ideologi yang menjadi modus eksistensinya. Ada dua ideologi yang secara umum selalu dipakai yaitu: Nasionalisme dan Daerah. Melalui ideologi itu, partai-partai politik mendasarkan garis perjuangannya.

Partai nasional mengklaim bahwa orientasi perjuangannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan letak geografis dan demografis yang ada. Orientasi seperti itu sesungguhnya juga diklaim oleh partai-partai lokal di Aceh. Bedanya, partai-partai lokal Aceh meyakini bahwa tujuan dan orientasi itu hanya bisa dicapai melalui pembumian ajaran-ajaran Budaya di dalam setiap sendi kehidupan Masyarakat
Aceh.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengukur kebudayaan partai-partai lokal? Apakah kebudayan itu sudah cukup dituliskan dalam asas partai? Mengapa partai Lokal tidak cukup satu saja? Adakah perbedaan pemahaman tentang politik Lokal dari parta-partai itu?

Performa yang Sama

Pertanyaan-pertanyaan kritis itu sangat penting diungkapkan. Apalagi, akhir-akhir ini, banyak orang yang berkesimpulan bahwa partai lokal tidak berbeda dengan partai Nasional. Kebijakan partai, perilaku politisinya, dan juga cara-cara mempertahankan kekuasaan yang dimiliki kelihatannya memang sama dengan Parnas.

Ada banyak indikasi mengapa sebagian kalangan sampai pada kesimpulan itu. Persoalan korupsi, misalnya, ternyata tidak hanya ditemukan di partai-partai nasional. Korupsi ditemukan di hampir semua partai. Modusnya juga hampir sama. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha. Eksekutif mengajukan anggaran, legislatif memperjuangkan di parlemen, dan pengusaha mengerjakan proyeknya.

Partai yang memiliki kekuasaan di pemerintahan tentu lebih memiliki keleluasaan. Banyak program pemerintah yang bisa dikerjasamakan dengan para pengusaha. Selain untuk memenangkan tender proyek pemerintah, pengusaha juga bisa memesan program, specs, dan juga kuota. Selain bermain dalam proyek pemerintah, parlok dan parnas juga bermain di hampir setiap pilkada. Konon, untuk mendapatkan perahu, para kandidat kepala daerah harus membayar 'mahar' yang tidak sedikit. Katanya, 'mahar' diperlukan untuk biaya sosialisasi dan pemenangan.

Karena uang yang digunakan bukan dari kas daerah maupun negara, tentu aparat penegak hukum tidak bisa mengaudit penggunaan 'mahar' itu. Walau tidak semua partai mensyaratkan 'mahar', tetapi persoalan ini sudah jamak diketahui masyarakat. Realitas seperti ini tentu tidak bisa digeneralisasi. Harus diakui secara jujur bahwa masih banyak politisi yang memiliki idealisme. Masalahnya adalah kalau perilaku buruk tersebut juga dilakukan oleh sebagian politisi yang berasal dari partai lokal. Lalu, apalagi ciri pembeda antara Parlok dan parnas?

Risiko Berlabel Aceh

Niat baik tokoh-tokoh Aceh mendirikan partai lokal perlu diapresiasi. Selain untuk memperjuangkan kepentingan daerah, nilai-nilai luhur budaya Aceh memang perlu dibumikan melalui jalur politik. Tetapi, mendirikan partai berlabel Aceh tidak berarti tanpa beresiko.

Membawa nama Aceh ke ranah politik sama artinya membawa kemuliaan ajaran Budaya ke dunia yang penuh pragmatisme temporal. Para pendiri partai lokal tentu berharap agar para politisi di partai-partainya dapat menjalankan agenda dakwah dalam memperjuangkan kepentingan Budaya Aceh Namun di tengah perjalanannya, kompetisi politik yang sangat ketat bisa jadi mengubah arah dan orientasi.

Apalagi, para kader partai diminta untuk selalu berjuang membesarkan partainya. Lazimnya, partai politik tidak bisa hanya dibesarkan dengan slogan, ceramah, dan pengajian. Ada banyak kebutuhan yang mengharuskan partai memiliki dana pendukung.

Tuntutan dan kebutuhan partai inilah salah satu yang mendorong adanya penyalahgunaan kewenangan. Semakin besar kekuasaan yang diperoleh, semakin besar pula peluang untuk melakukan tindakan koruptif dan manipulatif. Di tambah lagi banyaknya godaan dari pihakpihak luar dengan janji menarik dan mempesona. Tidak mengherankan bila banyak politisi yang melakukan perbuatan korupsi karena bujuk rayu pengusaha-pengusaha hitam.

Selain itu, penggunaan label Aceh juga dapat diartikan sebagai klaim parsial. Dari sisi bahasa, dengan mengklaim sebagai partai lokal, pada saat yang sama juga mengatakan bahwa partai lain bukan Rakyat Aceh. Padahal, di partai-partai Nasional juga banyak aktivis Aceh yang berpolitik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur bahwa Ke - Acehan mereka yang ada di partai lokal baik dari mereka yang ada di partai nasional.

Walau sedikit kurang tepat, tentu tetap beralasan bila ada yang berpandangan bahwa partai lokal hanya memakai simbol-simbol lokal untuk mendapatkan simpati dan dukungan Rakyat. Apalagi dalam praktiknya, ada partai lokal yang cenderung sangat eksklusif. 

Perjuangan partai lebih memprioritaskan kepentingan anggota dan jamaah pendukungnya. Buktinya, komponen Rakyat banyak yang tidak tahu agenda politik yang sedang mereka perjuangkan. Penyusunan dan perumusan RUU saja, misalnya, hanya dibicarakan di tingkat internal partai. Padahal, RUU adalah grand design masa depan umat dan bangsa Aceh.

Karena tidak dilibatkan secara aktif dalam proses politik lahirnya UU, komponen Aceh banyak yang melakukan perlawanan melalui judicial review. Judicial review adalah bukti nyata dimana rakyat diabaikan, dipinggirkan dan bahkan ditinggalkan. Tidak ada keselarasan antara aspirasi Rakyat dengan produk politik yang dihasilkan.

Perlu Konsistensi

Karena tidak ada aturan yang melarang, partai-partai lokal tetap berhak untuk tumbuh dan berkembang. Yang diperlukan adalah adanya konsistensi antara ideologi partai dengan kiprah perjuangan politik. Bila ideologi yang diusung adalah Aceh, maka ciri dan cara kerja partainya harus benar-benar Aceh.

Terlalu banyak yang dipertaruhkan dengan membawa nama Aceh. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Citra Lokal Aceh sebagai partai bersih, peduli, dan merakyat perlu dibumikan baik melalui kebijakan politik maupun tindakan para politisinya.

Redaksi Jiharnews.com

Share it:

Opini

Post A Comment:

0 comments: