Search This Blog

Di Lhokseumawe, Warga Minta Pasangan Jokowi - Ma'ruf Didiskualifikasi

Aliansi Penyelamat Suara Rakyat meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pusat untuk mendiskualifikasi pasangan presiden / Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. hal tersebut disampaikan pada saat Aksi damai yang dilakukan di depan Kantor Panwaslih Kota Lhokseumawe, Jumat (17/05/2019).
Share it:
Jihar News,Di Lhokseumawe, Warga Minta Pasangan Jokowi - Ma'ruf Didiskualifikasi
Warga Minta Pasangan Jokowi - Ma'ruf Didiskualifikasi. Foto: Mukhlis/antara.
LHOKSEUMAWE - Aliansi Penyelamat Suara Rakyat meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pusat untuk mendiskualifikasi pasangan presiden / Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. hal tersebut disampaikan pada saat  Aksi damai yang dilakukan di depan Kantor Panwaslih Kota Lhokseumawe, Jumat (17/05/2019).

Tgk Muslim At-Thahiri sebagai Penasehat Aliansi Penyelamat Suara Rakyat dalam orasinya meminta kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe agar menyampaikan kepada Panwaslu pusat untuk mendiskualifikasi pasangan Presiden /Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf karena sudah terbukti melakukan kecurangan.

"Mereka teah terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, massif dan sistematis, kita bisa melihat sendiri secara nyata" kata Tgk. Pimpian Dayah Darul Mujahidin itu.

Beliau juga menambahkan, Keterlibatan kepala daerah tanpa cuti untuk mendukung calon petahana secara terang - terangan serta oknum aparat yang secara nyata mendukung pasangan 01 juga menjadi kecurangan yang sangat jelas.

Sambungnya lagi, 600 orang lebih anggota KPPS kehilangan nyawa menjadi sejarah baru buruknya demokrasi di Republik ini, ada seorang dokter yang  yang ingin mengungkapkan hal tersebut kemudian langsung mendapat panggilan dari kepolisian.

"Demi kedaulatan NKRI, Kami berharap Panwaslu pusat mendiskualifikasi capres 0" katanya.

Penyampaian tersebut kemudian ditanggapi oleh Ketua Paswaslih Lhokseumawe, T Zulkarnaen, beliau menegaskan bahwa apa yang dilalukan oleh masyarakat adalah hal yang wajar serta dilindungi oleh Undang - undang, namun tetap pada mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Didalam penyampaian tentu ada mekanisme dalam ketentuan yang  berlaku, lengkapi syarat formil dan materil, kami kaji, jika memenuhi unsur akan kita tindak lanjuti,”Pungkas Zulkarnaen. (Bahar)

Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments: